KRISIS LAPANGAN KERJA, APA YANG SALAH DIPEMERINTAHAN?

Satu persatu perusahaan hengkang dari negeri tercinta, namun anehnya dari corong pemerintah melalui Departemen tenaga Kerja seolah membantah kenyataan ini. Sah sah saja, mungkin pemerintah bermaksud meredam kekhawatiran yang mungkin bisa timbul akibat pemberitaan yang kadang berlebihan. Namun sekali lagi pemerintah bisa mengeluarkan data data yang benar dan mempublikasikannya kepada publik (baca: Rakyat) sebagai bentuk transparansi informasi. Adalah kesalahan pemerintah juga membiarkan berita berita menjadi simpang siur, sementara faktanya lapangan kerja terus tergerus oleh berbagai masalah termasuk yang paling pantas dicurigai adalah: Regulasi izin kerja yang penuh semak belukar aturan birokrasi.

Bayangkan, dalam beberapa bulan dipenghujung tahun 2015, dari data data terpercaya paling sedikit telah terjadi PHK terhadap 26.000 pekerja di pulau Jawa dan di Tahun 2016 gelombang PHK tidak serta merta menunjukan penurunan. Justeru akan bertambah marak jika perusahaan perusahaan dibawah ini melanjutkan niatnya melakukan PHK:

1. Pabrik Toshiba
Pabrik Toshiba ini termasuk  dari Daftar Perusahaan yang Dikabarkan Bakal PHK Karyawan. sehingga menjadi Ancaman PHK di tahun 2016 ini. Pabrik Toshiba yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat, telah menutup pabriknya. Pabrik tersebut merupakan pabrik terakhir milik Toshiba yang ada di Indonesia.
Pasalnya dalam 10 tahun terakhir Toshiba telah menutup enam perusahaannya di Indonesia. Mulai awal April, proses negosiasi pesangon dan pelimpahan wewenang dilakukan dan sedang negosiasi.
Toshiba di Indonesia saat ini telah habis. Namun masih tersisa Toshiba Printer yang berlokasi Batam, Pekanbaru. Sementara untuk jumlah karyawan Toshiba yang terancam menganggur berjumlah 900 orang.
2. Pabrik Panasonic
Pabrik Panasonic ini juga termasuk Daftar Perusahaan yang Dikabarkan Bakal PHK Karyawan. sehingga menjadi Ancaman PHK di tahun 2016 ini. Dua pabriknya yang berlokasi di Cikarang dan Pasuruan Jawa Timur. Diperkirakan akan ada 1.600 karyawannya yang akan dirumahkan.
"Pabrik Panasonic di Pasuruan, Jawa Timur tutup di awal Januari ini dan satu pabrik lainnya di Kawasan Industri Bekasi pada Februari 2016," pungkasnya.

3. PT Pertamina (Persero)
PT Pertamina (persero) juga salah satu Daftar Perusahaan yang Dikabarkan Bakal PHK Karyawan. sehingga menjadi Ancaman PHK di tahun 2016 ini. Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto saat ini tengah melakukan efisiensi di tengah kondisi anjloknya harga minyak dunia di level USD28 per barel. Rencananya perusahaan migas negara akan memangkas 30 persen cost production di hulu dan melakukan review di hilir. Hal ini dilakukan supaya meng-cover kegiatan di hulu di tengah kondisi anjloknya harga minyak.
Langkah paling akhir yang dilakukan Pertamina dalam efisiensi di hilir adalah pengurangan tenaga kerja. Tapi langkah sebelum akhir itu adalah masalah kesejahteraan. "Kita lihat, sampai akhir Januari kita akan coba lihat proses bisnis lain,kalau tidak bisa. Februari awal baru kita ambil kesimpulan," ujarnya, di Aryaduta Hotel, Jakarta, Rabu 20 Januari 2016.
4. Chevron
Chevron juga dikabarkan termasuk dari Daftar Perusahaan yang Dikabarkan Bakal PHK Karyawan. sehingga menjadi Ancaman PHK di tahun 2016 ini.Chevron dikabarkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran. Chevron Indonesia Company pun juga melakukan kebijakan tersebut dengan berencana akan melakukan PHK terhadap 1.700 karyawan. Namun, keputusan untuk melakukan PHK ini ternyata tidak semata disebabkan oleh penurunan harga minyak dunia.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja menjelaskan keputusan Chevron untuk melakukan PHK disebabkan karena rencana merger yang akan dilakukan antara Chevron Pasific Indonesia (CPI) di Sumatera dan Chevron Indonesian Company (CICO) yang beroperasi di Kalimantan.
"Jadi Chevron itu melakukan PHK bukan karena penurunan harga minyak. Tapi karena upaya merger yang akan dilakukan antara CPI dan CICO," ujar Wiratmaja saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat 29 Januari 2016. 

Selanjutnya kabar tidak sedap juga bergulir dari perushaan perusahaan yang mulai ikut ikutan mengurangi karyawan, pertanda akan segera hengkang:

5. PT Shamoin 
6. PT Starlink
7. PT Jaba Garmindo
8. PT Ford Indonesia
9. PT Yamaha
10. PT Astra Honda Motor
11. PT ASA Elektronik
12. PT Shinkei
13. PT Hino.
14. Astra Komponen
15. AWP
16. Aishin
17. Musashi
18. Sunstar

MENGGOYAHKAN SENDI SENDI KEAMANAN

Data data ini kemudian saling berlawanan dengan data data pemerintah melalui MENKEU, akan tetapi melihat fakta bahwa memang pada akhirnya perusahaan perusahaan tersebut "kabur" dan kebanyakan ke Vietnam atau ke Filipina, kinerja pemerintah dalam menangani lapangan kerja yang selama ini telah tersedia patut dipertanyakan. Mengapa mereka pindah? Artinya perusahan perusahaan ini sudah tidak bisa untung lagi bila membuka usaha mereka di Indonesia?

Pengangguran bagi kebanyakan rakyat kecil adalah masalah serius yang dapat mengganggu sendi sendi keamanan nasional, pengangguran dapat meningkatkan kriminalitas, menurunkan penghasilan petani dan pedagang yang mengandalkan daya beli pekerja untuk membeli dagangan dan hasil pertanian mereka. Satu orang lelaki bekerja paling tidak menanggung 5 orang anggota keluarganya. Satu orang pekerja adalah tulang punggung keluarga, jika tulang punggung sebuah keluarga patah, kemana 5 anggota keluarga ini akan bergantung? Yang jelas negara juga rugi karena sendi sendi perekonomian yang menghasilkan uang kekantong perekonomian berasal dari keringat buruh.

Saya tidak berlebihan, pajak penghasilan kaum pekerja telah diikat oleh peraturan melalui perusahaan, kaum buruh tidak bisa menggelapkan pajak yang "diambil paksa" melalui aturan ini. Lalu ada BPJS, yang mengeruk keuntungan melalui produk BPJS, JHT, dan kesehatan. Jujur saja itu memang berguna akan tetapi dana segarnya sangat lebih berguna bagi roda pemerintahan. Beda sama orang orang kaya, mereka tidak sepenuhnya jujur dalam membayar pajak, walaupun secara perorangan buruh pajaknya kecil, namun karena jumlahnya yang massive, penghasilan pemerintah dalam memungut pajak kaum miskin yang bernama buruh ini jauh berkelipatan besar dibanding dengan penghasilan pajak orang kaya yang hanya "segelintir" itu. Secara moral pemerintah berhutang banyak terhadap kaum buruh. Karena kaum buruh tidak perlu mencuci uang dan menyembunyikan penghasilannya hingga terbongkar menjadi skandal 'PANAMA PAPER'

PEMERINTAH HANYA MENGEKSPLOITASI DAN MEMPOLITISIR BURUH!!

Jika pada masa kampanye tiba tiba tuntutan kenaikan gaji para karyawan swasta dan buruh dengan mudahnya dinaikan, tidak pada saat pemerintahan telah berjalan. Kita memahami hal itu dengan enteng, bukti ketidak seriusan pemerintah terhadap nasib buruh ada pada masalah kenaikan gaji yang selalu dibarengi oleh melonjaknya inflasi, pemerintah tidak mengatur kenaikan harga barang dan membiarkan harga barang naik dan membiarkan buruh membayar "harga inflasi" yang kadang melebihi kenaikan gaji yang telah mereka terima. Harga harga menjadi liar setiap kali pengumuman kenaikan gaji buruh dikabulkan bahkan harga harga lebih dulu naik sebelum kenaikan gaji terjadi. Mengapa?

Hukum baja ekonomi berlaku konyol, maaf, kaum buruh ibarat keledai yang diujung moncongnya diikatkan seikat gandum. Keledai mengejar gandum dan tak pernah sampai mencapainya. Jika pemerintah mempunyai itikad baik untuk memperbaiki kehidupan kaum buruh, atau rakyat kecil pada umumnya. Maka pemerintah harus membuat regulasi pasar yang konsisten, harga sandang pangan terjangkau saya rasa tidak akan membuat tuntutan kenaikan upah serumit dan sensitif seperti sekarang ini. Kedengarannya sulit, tapi cobalah uraikan semua kusut akar masalah, semua masalah yang saling kait mengait, regulasi, kepastian hukum, masalah korupsi hingga pertengkaran krusial perebutan kursi kekuasaan. 

SEMAKIN PARAH...

Menghadapi tahun kedepan, gambaran ancaman PHK mau tidak mau membuat situasi perekonomian menjadi semakin suram: Korban PHK, pedagang kecil yang berjatuhan akibat kehilangan pelanggan dan pembeli yang telah kehilangan daya beli, peningkatan kriminalitas. Semua ini akan berakibat beban pemerintahan menjadi berat, ibarat sakit yang mulai parah, pemerintah bisa saja tergoda menyensor berbagai pemberitaan media massa demi meredam kegelisahan dan kekacauan. Tetapi sekali lagi itu hanya akan membuat api menyala dalam sekam...Pemerintah masih saja memberikan informasi menyesatkan tentang perekonomian Indonesia yang membaik. Optimisme boleh saja tapi jangan mempelintir informasi.